Buku - Sejarah SKKS - 18 Mei 1999

BUKU SKKS - BAB V - 18 MEI 1999 LAHIRNYA SKKS
Cover Buku SKKS

5.1. Bayi Demokrasi Itu Telah Lahir

Di tengah hiruk-pikuk suasana Pemilu ’99, secara bersamaan karyawan PT Krakatau Steel telah berhasil membidani kelahiran bayi tak kasat mata bernama... Demokrasi. Proses kelahirannya sendiri cukup unik dan melalui beberapa tahapan. Para dokter dan bidan yang akan menangani kelahiran bayi istimewa ini harus dipilih oleh ratusan karyawan yang merupakan perwakilan dari ribuan karyawan PT KS lainnya[1]


Setelah para dokter terpilih, selanjutnya mereka disebut Tim 14, yang dikomandoi oleh Ir. Chumairi, tugas para dokter ahli tersebut adalah membentuk kerangka dasar dari embrio bayi serta menyusun mekanisme pemilihan para bidan yang akan menangani langsung proses kelahirannya, selanjutnya bidan-bidan ini disebut P3-IKKS.

Tahap berikutnya para bidan merekrut perawat-perawat dari tiap-tiap unit kerja. Perekrutan dilakukan secara terbuka dan bebas dari dan oleh karyawan dari tingkat pelaksana sampai dengan manajer. Para perawat inilah yang nantinya akan mengurus, memelihara dan merawat bayi demokrasi itu sesuai bidangnya masing-masing, sehingga bayi demokrasi PT Krakatau Steel itu akan lahir, tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai harapan seluruh karyawan.

Setelah melalui beberapa tahapan proses, akhirnya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 1999, bayi tak kasat mata itu lahir dan diberi nama SKKS (Serikat Karyawan Krakatau Steel). Proses pemilihan nama itu juga berlangsung cukup alot, sampai akhirnya tercapai suara terbanyak melalui pengumpulan suara untuk SKKS.

Itulah sekilas gambaran proses lahirnya sebuah demokrasi di lingkungan karyawan PT Krakatau Steel sebagai akibat dari dorongan gerbong reformasi yang terus berputar ke seantero penjuru tanah air.

Kesemuanya itu berawal tatkala gaung kebebasan bergema di Munas V Korpri pada Februari ’99. Seluruh BUMN yang selama ini mau tidak mau ’harus’ menjadi anggota Korpri, kini tidak lagi. Diberikan kebebasan untuk memilih, mau tetap menjadi anggota Korpri atau pilih keluar dan mendirikan organisasi sendiri. Direksi PT KS nampaknya cukup tanggap terhadap aspirasi karyawan dan memberikan kebebasan kepada kepada karyawan untuk menentukan sendiri pilihannya.

Respon karyawan tentu saja luar biasa hangatnya. Mereka antuasias sekali untuk berpartisipasi membentuk organisasi karyawan sendiri sebagai pengganti Korpri. Dalam pandangan mereka selama ini Korpri dianggap tidak atau belum sepenuhnya menyuarakan aspirasi karyawan yang sesungguhnya.

Adanya kebebasan membentuk organisasi karyawan di PT KS ini identik dengan demokrasi yang selama ini belum pernah dirasakan dan dimiliki oleh karyawan. Sangatlah wajar karyawan begitu antusias mendukung adanya pembentukan organisasi yang independen tanpa adanya intervensi dari pihak manajemen perusahaan. Karena melalui wadah inilah karyawan tetap berharap banyak terhadap tuntutan hak-haknya, perolehan keadilan yang sama dan kesejahteraan yang seimbang.

Cikal bakal terbentuknya organisasi karyawan PTKS itu sebenarnya sudah dimulai beberapa waktu sebelum Korpri benar-benar hilang dari PT KS. Sesuai tuntutan reformasi, karyawan PTKS membentuk suatu wadah bernama FKKS. Walau belum sejalan ketentuan perusahaan, nyatanya suara FKKS ini cukup didengar dan diperhatikan oleh pihak manajemen.

Setelah Krakatau Steel lepas dari Korpri, karyawan segera membentuk Tim 14 yang anggotanya terdiri dari sebagian FKKS dan beberapa unsur lainnya, diketuai Ir. Chumairi. Tugas tim ini adalah merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dari organisasi karyawan yang akan segera dibentuk.

Selanjutnya tim 14 mempersiapkan Panitia Pembentukan Pengurus Ikatan Karyawan Krakatau Steel (P3-IKKS), nama IKKS sendiri masih bersifat sementara karena organisasinya belum lahir. Pemilihannya dilaksanakan secara demokratis dihadiri sekitar 500 karyawan perwakilan dari masing-masing unit kerja dan mewakili seluruh level tingkatan (pelaksana s/d manajer), 20 April ’99 di Pusdiklat.

Sebagai penerus dari Tim 14, P3-IKKS segera mengadakan pembentukan ketua-ketua unit di setiap subdit atau divisi, semuanya terdiri dari 28 unit. Pelaksanaan dan teknis pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada karyawan unit kerjanya masing-masing, sehingga suasana demokrasi dirasakan oleh seluruh karyawan dari berbagai tingkatan.

Terbukti di berbagai unit kerja antara pelaksana, foreman, supervisor s/d manajer tanpa rasa risih ataupun takut saling bersaing menjadi calon ketua. Tak jarang masing-masing calon adu slogan dan tema program lewat poster-poster. Uniknya lagi, dari berbagai pemilihan yang berlangsung hampir semuanya yang berhasil terpilih sebagai ketua unit adalah dari level kadis ke bawah. Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa arus bawah memang sangat kuat.

Ke-28 Ketua Unit itu selanjutnya dikelompokkan menjadi beberapa komisi dan diberi tugas untuk membedah dan membahas kembali rancangan AD/ART sesuai bidangnya masing-masing, sebelum disahkan menjadi AD/ART dari organisasi karyawan PT Krakatau Steel yang sebentar lagi akan lahir.

5.1. Saat Kelahiran SKKS

Akhirnya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 1999 diselenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA). Pimpinan Sidang dalam RUA adalah Brahmono. RUA melahirkan organisasi bernama Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) dan Ketua Umum SKKS Pertama, Purwo Jatmiko. Munculnya figure Purwo Jatmiko sebagai Ketua Umum SKKS pertama, adalah keniscayaan zaman yang memang membutuhkan figur yang mampu mempersatukan semua elemen karyawan dalam suatu wadah yang solid dan merangkul semua stake holder yang ada. Dari hasil pemilihan Ketua Umum tersebut kemudian panitia RUA memberi mandat kepada Ketua Umum terpilih agar secepatnya membentuk susunan Organisasi dan Pengurus-pengurusnya. Tugas dari pengurus yang telah terbentuk adalah:

  • Menyusun Program kerja sesuai dengan bidangnya.
  • Mempresentasikan kepada pengurus yang lain untuk menyempurnakannya
  • Membahas lebih detail dan mengagendakan proses untuk melakukan negosiasi dengan pihak manajemen


RUTP Pertama dibuka oleh Dirut Ir.Sutrisno didampingi oleh Ketua Umum SKKS periode pertama dan Direktur Personalia Ir. Sumantri

5.3 Proses Kelahiran SKKS

Dilandasi perkembangan dewasa ini yang membutuhkan organisasi pekerja atau kekaryawanan di perusahaan, maka pada hari Selasa 18 Mei 1999 bertempat di Ruang Serba Guna PT KS Cilegon, karyawan PT Krakatau Steel menyatakan membentuk Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS). Sebagai organisasi karyawan, SKKS bersifat mandiri, demokratis, bebas, tidak berafiliasi pada partai politik manapun, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, melalui kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang[2].

Untuk menjalankan SKKS agar sesuai dengan aspirasi karyawan, diperlukan ketua dan pengurus yang aspiratif, bermoral dan kriteria-kriteria lain yang menunjang organisasi. Hal inilah yang telah menentukan terpilihnya Purwo Djatmiko sebagai ketua SKKS periode 1999-2001.


Purwo Jatmiko Ketua Umum SKKS ke I

Purwo Jatmiko, yang sehari-hari bekerja sebagai Kadis Operasi Pengerolan Baja lembaran Panas (HSM), terpilih melalui penyaringan ketat, dimulai dari hari Rabu tanggal 12 Mei 1999 sampai dengan hari pemilihan tanggal 18 Mei 1999. Mekanisme penyaringan dan pemilihan ketua SKKS diawali dengan penentuan alternatif kandidat ketua SKKS yaitu:

Alternatif 1  :  Setiap ketua unit memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi ketua SKKS.

Alternatif 2  :  Setiap wakil suara dari unit, termasuk ketua unit memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi ketua SKKS.

Alternatif 3  :  Setiap anggota SKKS memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi ketua SKKS.

Untuk memutuskan alternatif yang dipilih, ternyata tidak bisa dengan cara musyawarah mufakat, melainkan diputuskan dengan cara voting: oleh ke-28 ketua unit alternatif 2, 9 alternatif 3, dan tidak ada pemilih alternatif 1. Dengan alternatif 2 berarti sekitar 77 orang perwakilan setiap unit memiliki kesempatan menjadi ketua SKKS.

Penyaringan selanjutnya dalam pembahasan materi mekanisme pemilihan ketua SKKS yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan unit di Komisi II pada hari Jum’at tanggal 14 Mei 1999 dan pada saat Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 18 Mei 1999. Dengan mekanisme yang ditetapkan dalam rapat pleno, maka dilakukan penyaringan calon kandidat ketua SKKS, dengan hasil:

  • 59 suara untuk Purwo Djatmiko
  • 5 suara untuk Alugoro M
  • 3 suara untuk Zaidin
  • 2 suara untuk Sopar Rinof Purba
  • 1 suara untuk Yulia Eka Jaya
  • 1 suara untuk M. Sun’an
  • 1 suara untuk Iskandar
  • 1 suara untuk Nyoman Pujawan
  • 1 suara untuk Utomo Nugroho

Kemudian ditanyakan kesediaannya menjadi kandidat ketua SKKS, dan dari ke sembilan calon kandidat ternyata yang bersedia menjadi kandidat adalah Purwo dan Iskandar. Setelah melaksanakan proses pemilihan ketua SKKS, ternyata Purwo Djatmiko terpilih sebagai ketua SKKS dengan 60 suara. Sedangkan Alugoro meraih 14 suara dan Iskandar tanpa suara. Sebagai orang yang pernah bekerja di Slumberger (perusahaan minyak Jerman yang beroperasi di Eropa dan Timur Tengah), tampaknya Purwo memiliki bekal untuk memimpin SKKS selama 2 tahun. Bekal pengalaman lainnya adalah pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin ITB dan Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan se ITB.

Di samping sidang pleno pemilihan ketua SKKS, persidangan RUA lainnya adalah perumusan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta GBHO. Sidang pleno yang berlangsung cukup sengit dan alot, bahkan sempat diskors adalah pada saat perumusan AD SKKS, khususnya pada pembahasan nama organisasi, yakni menggunakan ’ikatan’ yang selama ini kurang lebih satu bulan telah melekat di lingkungan karyawan PT KS. Ketika sidang diskors, dilakukan lobi/diskusi antara wakil-wakil yang mengusulkan kata ’ikatan’ dan wakil-wakil yang mengusulkan kata ’serikat’ dengan argumen masing-masing. Perdebatan mengenai istilah ‘Ikatan’ dan ‘Serikat’ adalah sebagai berikut:

  1. Ikatan lebih diartikan sebagai sekumpulan anggota yang bersifat kekeluargaan dan sosial.
  2. Serikat lebih diartikan sebagai sekumpulan anggota yang mempunyai tujuan, dimana untuk mencapai tujuannya diperlukan perjuangan.

Namun lobi untuk menyamakan persepsi antara ‘ikatan’ dan ‘serikat’ ini pun tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga untuk menjunjung tinggi demokrasi terpaksa harus dilakukan voting dalam sidang pleno, dengan hasil voting 55 suara memilih nama Serikat Karyawan Krakatau Steel (71,42%) dan 14 suara (18,18%)memilih nama Ikatan Karyawan Krakatau Steel (IKKS), dan 8 suara (10,39%) abstain.

Dengan demikian resmilah sudah pemakaian nama Serikat Karyawan Krakatau Steel atau disingkat dengan SKKS sebagai satu-satunya Organisasi Karyawan yang resmi diakui oleh Perusahaan.

5.4 Deklarasi SKKS

Dari hasil RUA, proses dilanjutkan dengan pendaftaran ke Depnaker Kabupaten Serang pada tanggal 27 Mei 1999. SKKS beserta susunan kepengurusan SKKS periode ke-1 akhirnya terdaftar di Depnaker Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1999 dengan nomor: Kep/KW9-KD4/1999 SP Mandiri. SKKS yang telah terlahir dideklarasikan di Stadion Krakatau pada tanggal 31 Agustus 1999.

Pada saat deklarasi ada situasi yang mencekam, karena SKKS bersikukuh bahwa antara Direktur Utama PT Krakatau Steel dengan Ketua Umum SKKS dalam posisi sejajar, jadi podium juga harus sejajar sebagai tanda kemitraan sejajar dan bermartabat. Akhirnya dengan ancama bahwa jika podium tidak sama tinggi, karyawan yang notabene anggota SKKS tidak akan mengikuti apel, maka akhirnya dibuat dua podium di stadion PT KS masing-masing untuk Direktur Utama PT KS dan Ketua Umum SKKS.



Sambutan Dirut PT. Krakatau Steel Bpk.Sutrisno

Saat Deklarasi SKKS Pertama



5.5 Serah Terima Asset KORPRI ke SKKS

Dengan hilangnya organisasi KORPRI di PT Krakatau Steel dan lahirnya SKKS, maka asset yang dimiliki KORPRI Unit PT Krakatau Steel diserahkan ke SKKS termasuk dana yang tersisa. Tercatat ada dana sejumlah Rp 500.000.000 yang diserahterimakan ke SKKS pada tahun 1999. Asset yang diserahterimakan ke SKKS adalah:

  1. 3 Unit Telepon Umum Koin
  2. 1 Set Pemancar Radio FM Tape Recorder
  3. OHP, Microphone dan Televisi
  4. Peralatan Café
  5. 1 Buah mobil Kijang[3]
  6. 1 Buah mobil Kijang
  7. Saham Harian Umum Republika

Total nilai asset adalah sebesar Rp. 77.795.250.

Serah terima dilakukan oleh Ketua Korpri Ahmad Banani dengan Ketua Umum SKKS Purwo Jatmiko.

5.6 Posisi Strategis Organisasi Karyawan KS

Organisasi karyawan KS ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pimpinan perusahaan dan karyawan sampai lapisan yang paling bawah. Organisasi karyawan harus dapat menjadi penyalur aspirasi seluruh karyawan dan sebaliknya mampu menjelaskan kondisi perusahaan kepada seluruh karyawan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Budaya "pokoke atau pokoknya" yang sering dikumandangkan oleh para karyawan dalam menuntut hak-haknya misalnya "pokoknya bonus harus keluar bulan ini", sebenarnya secara tidak sadar adalah meniru prilaku beberapa pimpinan perusahaan pada saat memberikan tugas kepada para bawahannya, misalnya dengan berkata, "Pokoknya tugas ini harus diselesaikan dalam waktu 24 jam, saya tidak mau tahu bagaimana caranya you mengerjakan".

Perilaku seperti ini mungkin saja mencerminkan pimpinan yang tidak mengetahui secara persis proses kegiatan suatu pekerjaan, dan lemahnya fungsi perencanaan yang seharusnya dilakukan. Belum lagi penggunaan kata Bahasa Inggris "you" sebagai kata pengganti "bapak/ibu X" yang kadang-kadang menunjukan arogansi statusnya sebagai pejabat, padahal mungkin kalau diminta untuk berbicara Bahasa Inggris dengan selengkap-lengkapnya juga belum tentu bisa dan lancar.

Sedangkan dalam rangka menghadapi Program Private Placement PT KS, organisasi karyawan dapat menjadi alat kontrol bagi pimpinan perusahaan, khususnya yang berasal dari mitra asing yang mungkin saja akan bertindak sewenang-wenang seperti:

  • Penempatan beberapa tenaga kerja asing yang sebenarnya karyawan kita mampu untuk menduduki jabatan tersebut.
  • Kontrol manajemen yang terlalu dominan oleh mitra asing dengan cara menduduki semua jabatan yang strategis di perusahaan, meskipun sebenarnya saham mereka minoritas ataupun fifty-fifty.
  • Melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan tidak manusiawi.
  • Tidak memahami perbedaan budayanya dengan budaya Indonesia seperti minum alkohol, waktu shalat, puasa, dll.

Organisasi karyawan juga harus mandiri dan indepen­dent serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, karena organisasi karyawan bukan abdi atasan atau abdi parpol tertentu, tetapi abdi karyawan dan abdi rakyat. Untuk itu segala upaya pimpinan perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas perusahaan bagi kepentingan salah satu parpol harus kita pertanyakan. Jika pimpinan perusahaan mendapatkan tekanan dalam hal ini dari atasannya pimpinan perusahaan (shareholder). maka organisasi karyawan dapat herdiri di belakang pimpinan perusahaan untuk mendukungnya.

Organisasi karyawan harus tidak membedakan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antara golongan). Semua karyawan dari berbagai suku dan agama berhak menjadi anggota dan dipilih menjadi pengurus organisasi. Organisasi Karyawan berkewajiban mendorong semua anggotanya untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Untuk itu bidang kerohanian untuk semua agama perlu dimasukkan ke dalam struktur organisasi karyawan. THR (Tunjangan Hari Raya) seharusnya dapat diberikan kepada para karyawan sesuai dengan hari raya agamanya masing-masing.

5.7 Sekretariat SKKS

Sebagai Organisasi baru maka SKKS belum memiliki kantor Sekretariat yang tetap. Rapat-rapat dan pertemuan pengurus dilakukan secara menumpang di kantor Baitul Maal yang terletak di Gedung Divisi Keamanan Simpang empat ADB. Kebutuhan rapat seperti komsumsi di lakukan secara swadaya dan patungan diantara sesama pengurus.

Setelah mengadakan negosiasi dengan pengurus Korpri dan Direktur Personalia Ir. Sumantri, akhirnya terjadi kesepakatan pada bulan Juni 1999, untuk menempati gedung RC (Recreation Centre), Jl. Kota Bumi No.15 Komplek Krakatau Steel untuk Sekretariat SKKS, dan berbagi tempat dengan Bidang Seni Budaya yang secara kebetulan Ketua Bidang Seni Budaya adalah juga Ketua Umum SKKS Periode Pertama. Semua pertemuan resmi diselenggarakan di Gedung RC, sedangkan untuk kebutuhan konsumsi disiapkan oleh kantin Seni Budaya KS.[4]

5.8 Sosialisasi Program menggunakan Pemancar Radio FM

Guna mensosialisasikan program-program SKKS melalui pengurus pusat kepada anggota SKKS yang relatif masih baru mengenal organisasi SKKS maka pengurus pusat mendirikan Radio Pemancar FM dengan nama Radio Gema SKKS. Didirikan pada awal kepengurusan Periode Satu (th 1999).

Kegiatan ini dilakukan melalui Departemen Informasi dan Komunikasi yang diketuai oleh Tjoki Hidayat dan Koordinator Penyiaran Wisnu Kuncara. Sedang penyiar tetap adalah Firman Taufik dengan dibantu oleh beberapa anggota yang lain. Studio Radio Gema SKKS berlokasi di lantai 2 Pusat Bengkel Instrument di HSM atas bantuan Kadis PBI Ir. Ari Slamet Budi Raharjo.

Sosialisasi pengurus SKKS pada Radio Gema SKKS terbukti sangat efektif untuk pemahaman secara langsung dan luas di kalangan anggota yang tersebar di wilayah Cilegon dan sekitarnya.

  • Siaran berita sosialisasi berupa: 
  • Penjelasan pasal-pasal KKB 
  • Penjelasan Program Jangka Pendek
  • Penjelasan Program Jangka Panjang
  • Interaksi anggota dengan pengurus / Ketua

Berhubung dengan perpindahan posisi karyawan dan kesibukan masing-masing maka pada pertengahan kepengurusan Periode Dua Radio Gema SKKS dihentikan. Ke depan diharapkan penyiaran Radio FM ini dapat dilanjutkan kembali.




[1] BKS, Mei 1999, Bayi Demokrasi Itu Telah Lahir

[2] BKS, Mei 1999,Purwo Jatmiko Panglima SKKS

[3] Pada awalnya SKKS menerima satu unit mobil kijang 1992, kemudian diganti dengan mobil kijang kapsul 2001 dan sekarang diganti kijang innova 2009 dengan pengemudi yang sama yaitu Sdr. Warsa.

[4] Kantin Seni Budaya KS pada saat itu dilayani oleh juru masak kantin Pak Samidi dan Isterinya, Dwi.